Kalurahan Murtigading

Yogyakarta, 15 Februari 2018. Bertempat di Hotel Horison Yogyakarta, Bawaslu Propinsi DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Stakeholder dengan tema Membangun Desa Bebas Money Politik. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pengurus  Bawaslu Propinsi serta Kabupaten dan juga mengundang lima Kepala desa perwakilan lima kabupaten dan kota di Propinsi DIY. Rapat koordinasi ini di gagas oleh Bawaslu Propinsi DIY dalam rangka mempersiapkan pemilu 2019 yang bersih dan bebas money politik dengan membangun kekuatan di tingkat grassroot yaitu di tingkat Desa. Dalam rakor ini Desa Murtigading menjadi salah satu sampel desa yang dirasa telah menginisiasi sebuah gerakan masyarakat bebas money politik disaat Pilurdes 2016 yang lalu.

Dalam kesempatan ini Perwakilan tim 11 Murtigading, Fauzi Ahmad Noor, S.IP memberikan paparan Membangun Desa Bebas Money Politik Best praktis Pilurdes Murtigading 2016. Dalam paparannya Fauzi menjelaskan bagaimana anak-anak muda di Murtigading menginisiasi sebuah gerakan anti money politik dalam pilurdes di desa Murtigading dan memberi dampak luar biasa dalam penyadaran masyarakat akan pemilihan yang bersih jujur adil dan bebas money politik. Selain itu hadir Dosen Fisipol UMY  juga Ketua Bawaslu RI periode 2011-2012 Bp. Bambang Eka Cipta, S.IP., MS.i  memberikan paparan dalam kerangka akademisi bagaimana demokrasi dan citizenship seharusnya dilakukan. Model Gerakan Desa bebas Money politik di Murtigading ini nantinya akan dikembangkan di 5 Kabupaten kota se DIY dan diawali dengan komitmen 5 Desa ini menjadi pelopor desa Bebas Money Politik. Kasi Pemerintahan Desa Murtigading bp. Tri Susedya Purwana yang hadir mewakili Lurah dan didampingi salah satu anggota BPD menandatangani komitmen desa Murtigading Siap Menjadi desa Bebas Money Politik di Pemilu 2019.

Fauzi Ahmad Noor, SIP

Tim 11 dan Relawan Desa Murtigading